Trending Post — Polemik mencuat setelah video pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cimahi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video tersebut, pemilik SPPG terlihat berjoget sambil memamerkan klaim insentif Rp6 juta per hari dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan.
“Sudah kami tegur. Dan sekaligus agar yang bersangkutan meminta maaf ke publik,” ujar Dadan, dikutip dari pemberitaan media nasional, Selasa (25/3/2026).
Dinilai Tidak Etis, Jadi Sorotan Publik
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, turut menilai aksi tersebut tidak pantas dan mengecewakan, terutama karena dilakukan di area operasional SPPG tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD).
“Mengapa harus overacting seperti itu?” ujarnya.
Peristiwa ini memicu reaksi publik, mengingat program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat.
Temuan Teknis, SPPG Disuspend
Tidak hanya soal etika, BGN juga menemukan sejumlah persoalan teknis setelah melakukan pengecekan langsung, di antaranya:
Tata letak dapur yang tidak sesuai standar
Sistem pengolahan limbah (IPAL) yang tidak memenuhi ketentuan
Atas temuan tersebut, operasional SPPG milik yang bersangkutan resmi dihentikan sementara (suspend) hingga dilakukan perbaikan.
Klarifikasi Pemilik SPPG
Di sisi lain, pemilik SPPG, Hendrik Irawan, memberikan klarifikasi atas video yang beredar. Ia menyebut angka Rp6 juta per hari bukan merupakan penghasilan pribadi, melainkan insentif operasional untuk seluruh mitra dalam program MBG.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan dapur SPPG dilakukan menggunakan dana pribadi sekitar Rp3,5 miliar dan hingga saat ini belum mencapai titik impas (break even point).
Selain itu, Hendrik mengaku siap diaudit serta merasa dirugikan oleh narasi yang berkembang di media sosial. Ia bahkan melaporkan sejumlah akun yang dianggap menyebarkan video tanpa izin serta menyebarkan informasi yang dinilai tidak sesuai fakta.
Antara Etika dan Komunikasi Publik
Kasus ini memunculkan perdebatan publik terkait etika pelaksana program pemerintah serta transparansi informasi mengenai insentif dalam program MBG.
Sejumlah pengamat menilai, di era digital saat ini, setiap tindakan yang berkaitan dengan program publik memiliki dampak luas terhadap persepsi masyarakat. Karena itu, komunikasi yang tepat dan sikap profesional menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Kesimpulan
Kasus viral SPPG Cimahi ini menunjukkan bahwa pengelolaan program pemerintah tidak hanya dituntut tepat secara teknis, tetapi juga harus dijalankan dengan etika dan komunikasi yang baik.
Langkah tegas BGN menjadi sinyal bahwa standar dalam program publik tidak hanya menyangkut kualitas layanan, tetapi juga integritas dan profesionalisme para pelaksana di lapangan.