TRENDING POST – Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, menilai hasil survei Cyrus Network yang menunjukkan 65,4 persen publik masih mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dibaca secara lebih dalam dan tidak boleh dijadikan euforia politik semata.
Menurutnya, angka dukungan tersebut justru mengandung pesan penting: masyarakat masih percaya pada niat kebijakan negara, tetapi sekaligus sedang “mengirim sinyal peringatan” terhadap potensi masalah di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut masih berada dalam fase kritis implementasi, di mana keberhasilan bukan ditentukan oleh konsep, tetapi oleh eksekusi.
“Dukungan Tinggi Bukan Berarti Tanpa Masalah”
Rizkan menegaskan, tingginya dukungan publik tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan tanpa catatan. Justru sebaliknya, kata dia, dukungan tersebut bersifat “bersyarat” karena masyarakat masih menunggu bukti keseriusan negara dalam memastikan program berjalan bersih, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
“Dukungan 65 persen itu bukan karpet merah. Itu adalah mandat sekaligus peringatan. Publik mendukung, tapi mereka juga mengawasi,” tegasnya.
Titik Rawan: Distribusi, Pengawasan, dan Potensi Kebocoran
AWNI Sumatera Raya menyoroti bahwa dalam program berskala nasional seperti MBG, titik paling rawan bukan pada perencanaan, melainkan pada rantai distribusi dan pengawasan di daerah.
Menurut Rizkan, tanpa sistem kontrol yang ketat, program sebesar ini sangat rentan mengalami tiga masalah klasik:
Salah sasaran penerima manfaat
Kualitas layanan yang tidak seragam
Potensi kebocoran anggaran di level pelaksana
“Masalah di Indonesia bukan pada niat program, tapi pada jarak antara pusat dan pelaksanaan di lapangan. Di situlah risiko terbesar,” ujarnya.
Transparansi Jadi Kunci, Bukan Pilihan
Ia juga menekankan bahwa transparansi anggaran dan keterbukaan data pelaksanaan harus menjadi standar utama, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Dalam pandangannya, program sosial berskala besar tanpa transparansi hanya akan membuka ruang spekulasi publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.
AWNI: Pemerintah Harus Perketat Pengawasan
AWNI Sumatera Raya mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan independen, audit berkala, serta pelibatan publik dalam kontrol sosial program MBG.
“Kalau ini tidak dijaga sejak awal, maka program yang niatnya mulia bisa berubah jadi beban politik di kemudian hari,” tegas Rizkan.
Momentum Ujian Bagi Negara
Terakhir Rizkan menyampaikan, MBG saat ini bukan hanya program sosial, tetapi juga menjadi ujian kapasitas negara dalam mengelola kebijakan publik berskala besar secara bersih dan efektif.
“Ini bukan sekadar soal memberi makan. Ini soal bagaimana negara memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke rakyat,” pungkasnya.