TRENDING POST — Pemerintah pusat kembali memperkuat langkah strategis dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus menjadi prioritas nasional menjelang musim kemarau.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Desk Nasional Karhutla 2026 Diaktifkan Kembali
Dalam momentum tersebut, Menko Polkam secara resmi melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Langkah ini bertujuan untuk:
Memperkuat koordinasi lintas sektor
Meningkatkan sinkronisasi kebijakan
Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi
Memastikan pengendalian karhutla berjalan efektif secara nasional
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga titik minimal,” tegas Djamari.
Sumsel Wilayah Rawan, Diminta Tidak Lengah
Menko Polkam menyoroti Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama karena:
Karakteristik lahan gambut
Lahan mineral kering
Riwayat kebakaran berulang
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di Sumsel diperkirakan datang lebih awal pada Mei 2026 dengan kondisi lebih kering, sementara puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus.
“Jangan menunggu api membesar. Semua daerah rawan harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas,” tegasnya.
Instruksi Kesiapsiagaan: Dari Posko hingga Patroli Terpadu
Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
Aktivasi posko siaga karhutla
Patroli terpadu di wilayah rawan
Pemetaan titik rawan kebakaran
Kesiapan personel dan peralatan
Menko Polkam juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga media massa untuk aktif berperan dalam pencegahan dengan melaporkan titik api sejak dini.
Tren Karhutla Menurun, Koordinasi Jadi Kunci
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa tren karhutla nasional terus menunjukkan penurunan signifikan.
Data menunjukkan:
2015: ±2,6 juta hektare terbakar
2019: ±1,6 juta hektare
2023: ±1,1 juta hektare
2024: ±376 ribu hektare
2025: ±359 ribu hektare
Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari penguatan koordinasi lintas sektor di bawah arahan pemerintah pusat.
“Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja,” ujarnya.
Dukungan Teknologi dan Operasi Udara
Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan masyarakat.
Dalam apel tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan kepada Satgas Darat, termasuk penggunaan drone untuk deteksi dini titik api.
Selain itu, untuk wilayah Sumsel disiapkan:
2 helikopter water bombing sebagai dukungan awal pemadaman udara
“Drone efektif untuk deteksi awal, namun jika kebakaran meluas, diperlukan dukungan operasi udara,” jelasnya.
Sinergi Nasional: Semua Pihak Harus Bergerak
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Dudung Abdurachman, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Gubernur Sumsel Herman Deru.
Keterlibatan lintas sektor ini menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.
Reaktivasi Desk Nasional Karhutla 2026 menjadi langkah tegas pemerintah dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dengan kesiapsiagaan dini, koordinasi kuat, serta dukungan teknologi, diharapkan potensi karhutla dapat ditekan secara maksimal sebelum memasuki puncak musim kemarau.