Sektor Terbesar yang Selalu Miskin di Negeri yang Subur
Indonesia sering menyebut dirinya negara agraris, tetapi justru sektor pangan dan pertanian rakyat adalah yang paling lama terjebak di lingkar kemiskinan.
Lebih dari 29% tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada pertanian dan UMKM pangan, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan justru tidak sebanding.
Ironinya sederhana tapi pahit: negara yang makan tiga kali sehari dari hasil tani, membuat petaninya sendiri sulit makan layak.
Ini bukan soal malas, bukan pula soal cuaca semata ,ini soal struktur ekonomi yang timpang.
Di tingkat hulu, petani kecil dan produsen pangan rumahan bekerja dengan margin yang nyaris tidak manusiawi.
Harga gabah, cabai, bawang, atau singkong ditentukan bukan oleh biaya produksi, melainkan oleh pasar yang mereka tidak kuasai.
Data BPS menunjukkan selisih harga gabah di petani dan beras di konsumen bisa mencapai 60–80%. Artinya, nilai tambah terbesar justru dinikmati di tengah rantai, bukan oleh yang menanam.
Seperti peribahasa lama: keringat di sawah, untung di kota.
UMKM pangan olahan pun menghadapi masalah serupa. Pengrajin tempe, tahu, keripik, atau sambal rumahan sering menjual produk dengan margin di bawah 10%, padahal di sektor makanan idealnya margin bersih minimal 20–30% agar usaha berkelanjutan.
Kenapa bisa serendah itu? Karena harga bahan baku berfluktuasi, sementara harga jual ditekan oleh pasar dan pedagang besar.
Saat kedelai naik 15%, harga tempe tidak bisa ikut naik karena konsumen menolak. Beban akhirnya jatuh ke pelaku usaha kecil.
Masalah ini diperparah oleh ketergantungan pada input impor. Lebih dari 90% kedelai Indonesia masih impor. Setiap kali rupiah melemah, UMKM tahu-tempe langsung limbung.
Di sisi lain, negara seperti Vietnam berhasil menekan biaya produksi pangan dengan memperkuat koperasi input, sehingga petani dan UMKM membeli bahan baku secara kolektif dengan harga lebih murah.
Di Indonesia, petani dan UMKM dibiarkan bernegosiasi sendirian melawan pasar global ,pertarungan yang sejak awal timpang.
Distribusi menjadi luka lama berikutnya. Rantai pasok pangan Indonesia terlalu panjang dan boros.
Dari petani ke tengkulak, lalu ke pengepul, pedagang besar, pasar induk, hingga pedagang eceran.
Setiap mata rantai mengambil margin. Studi internal beberapa pemerintah daerah menunjukkan biaya distribusi bisa mencapai 25–35% dari harga akhir.
Di negara maju, angka ini ditekan di bawah 15% lewat logistik terintegrasi. Selama rantai ini tidak dipotong, UMKM pangan akan selalu jadi korban.
Digitalisasi yang diharapkan menjadi penyelamat juga belum menyentuh akar masalah. Masuk ke marketplace tidak otomatis membuat UMKM pangan untung.
Banyak produsen makanan online justru terjebak perang harga, biaya iklan, dan ongkir. Secara statistik, penjualan naik, tetapi laba stagnan.
Ini menciptakan ilusi kemajuan. Seperti kata ekonom Joseph Stiglitz, “yang diukur dengan salah, akan dikelola dengan salah.” Kita sibuk mengukur omzet, lupa mengukur kesejahteraan.
Bandingkan dengan Jepang di sektor pangan lokal. Petani kecil bisa hidup layak bukan karena produksi besar, tapi karena diferensiasi dan proteksi nilai.
Produk beras, teh, atau makanan lokal dijual dengan cerita asal-usul, standar kualitas, dan perlindungan harga minimum.
Di Indonesia, beras petani kecil bersaing langsung dengan beras impor dan beras industri besar tanpa perlindungan yang memadai.
Akibatnya, harga ditekan sampai ke batas paling bawah.
Yang jarang dibicarakan adalah lemahnya posisi tawar UMKM pangan dalam kebijakan.
Subsidi pupuk sering bocor, bantuan alat tidak tepat guna, pelatihan berulang tanpa perubahan struktural.
Banyak program berhenti di foto seremonial. Padahal yang dibutuhkan bukan bantuan sesaat, tapi reformasi sistem: kontrak harga yang adil, gudang bersama, cold storage rakyat, dan akses pasar langsung.
Tanpa itu, UMKM pangan hanya menjadi bantalan sosial, bukan mesin pertumbuhan.
Secara ekonomi, sektor pangan rakyat seharusnya menjadi fondasi stabilitas nasional.
Jika petani dan UMKM pangan sejahtera, inflasi terkendali, konsumsi kuat, dan desa hidup. Namun yang terjadi justru sebaliknya: petani miskin, harga bergejolak, dan desa ditinggalkan.
Ini paradoks besar yang menunjukkan bahwa masalah pangan bukan soal produksi, tapi soal distribusi kekuasaan ekonomi.
Ekonomi rakyat tidak akan pernah kuat jika sektor pangannya lemah.
Negara bisa membangun jalan, bandara, dan gedung tinggi, tetapi jika yang memberi makan rakyat hidup dalam ketidakpastian, fondasi itu rapuh.
Seperti kata filsuf Tiongkok kuno, Mencius, “negara yang besar runtuh bukan karena serangan luar, tapi karena perut rakyatnya kosong.” Dalam konteks Indonesia hari ini, perut itu diisi ,tetapi tangan yang menanamnya tetap kosong.