Trending Post — Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Provinsi Jambi sekaligus putra daerah Jambi, Rizkan Al Mubarrok, menyampaikan sanggahan tegas dan argumentatif terhadap pernyataan Dr. Noviardi Ferzi yang menyebut bahwa Indonesia bukan negara kaya sumber daya alam (SDA).
Menurut Rizkan, pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi mencerminkan kegagalan memahami realitas politik-ekonomi Indonesia secara utuh, serta berpotensi menyesatkan kesadaran publik.
“Pernyataan bahwa Indonesia tidak kaya SDA justru membuktikan bahwa gelar akademik dan status pengamat tidak otomatis menjamin kecakapan membaca politik dan struktur ekonomi Indonesia,” tegas Rizkan.
Kesalahan Mendasar: Mencampuradukkan Kekayaan SDA dengan Kesejahteraan Rakyat
Rizkan menjelaskan bahwa kekeliruan utama dalam narasi “Indonesia tidak kaya SDA” terletak pada kesalahan kerangka berpikir (logical fallacy): mencampuradukkan antara ketersediaan sumber daya alam, tata kelola, dan distribusi kesejahteraan.
“Indonesia kaya SDA adalah fakta. Rakyat belum sejahtera juga fakta. Yang salah adalah menyimpulkan bahwa karena rakyat belum sejahtera, maka Indonesia tidak kaya SDA,” ujar Rizkan.
Dalam kajian ekonomi politik, kondisi Indonesia justru dikenal sebagai resource-rich country with governance problems, atau negara kaya sumber daya yang bermasalah dalam tata kelola.
Pernyataan Tokoh Nasional: Indonesia Kaya, Tapi Bocor
Rizkan mengingatkan publik pada pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang secara konsisten menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam luar biasa, namun dirampas oleh korupsi sistemik, kebocoran anggaran, dan penguasaan elite.
Hal senada juga disampaikan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang pernah mengungkap bahwa jika kekayaan negara dikelola tanpa korupsi, setiap warga Indonesia secara teoritis bisa memperoleh hingga Rp20 juta per orang, hanya dari satu sektor kekayaan alam.
“Pernyataan Abraham Samad dan Mahfud MD bukan opini spekulatif. Itu berbasis data negara, laporan keuangan, dan pengalaman langsung menangani kejahatan struktural,” kata Rizkan.
Fakta Global: Indonesia Pemain Utama SDA Dunia
Rizkan menegaskan bahwa secara data global, Indonesia termasuk negara dengan kekayaan SDA strategis dunia, antara lain:
Cadangan nikel terbesar di dunia, dengan Morowali sebagai pusat industri nikel global,
Tambang emas dan tembaga Freeport di Papua, salah satu terbesar di dunia,
Timah Bangka Belitung, komoditas strategis global,
Batu bara sebagai salah satu ekspor utama dunia,
Sumber minyak dan gas, termasuk fenomena minyak ilegal yang justru menandakan potensi besar namun lemahnya pengelolaan.
“Kalau Indonesia tidak kaya SDA, tidak mungkin terjadi eksploitasi masif, pertarungan kepentingan global, dan praktik ilegal yang terorganisir,” tegas Rizkan.
Presiden Prabowo: Indonesia Kaya, Tapi Dijarah
Rizkan juga mengaitkan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak lama menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara kaya yang terlalu lama dijarah oleh sistem dan jaringan kuat yang mengakar.
Dalam berbagai pidato kenegaraan dan pertahanan, Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan aset strategis nasional yang kerap menjadi sasaran kepentingan global dan domestik.
“Hari ini Presiden Prabowo sedang berjuang melawan jaringan lama yang mengakar. Maka narasi bahwa Indonesia tidak kaya SDA justru melemahkan semangat pembenahan dan keberanian politik nasional,” ujar Rizkan.
AWNI: Narasi Keliru Berbahaya bagi Bangsa
Sebagai Ketua AWNI Provinsi Jambi dan Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan menilai bahwa narasi publik dari kalangan akademisi dan pengamat harus diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional dan kesadaran struktural, bukan sekadar hitung-hitungan sempit.
“Yang gagal bukan sumber daya alam Indonesia. Yang gagal adalah sistem pengelolaannya dan keberpihakan politiknya,” tegasnya.
AWNI menegaskan komitmen untuk terus mengawal narasi publik agar berbasis fakta, berpihak pada kepentingan rakyat, dan mendorong keadilan pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Catatan Redaksi :
Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun, meluruskan kekeliruan analitis yang berpotensi menyesatkan publik adalah kewajiban moral pers. Fakta menunjukkan Indonesia kaya sumber daya alam; tantangan sesungguhnya terletak pada tata kelola, integritas, dan keberanian politik.