TrendingPost.pro –
Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatra Raya, Rizkan Al Mubarrok, menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Sikap ini bukan sekadar pernyataan loyalitas, melainkan hasil analisis rasional, konstitusional, dan berbasis akal sehat demi menjaga stabilitas negara.
Menurut Rizkan, dalam negara sebesar Indonesia ,dengan kompleksitas sosial, geografis, dan politik yang ekstrem,Polri harus berada pada satu komando sipil tertinggi, yakni Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Negara Tidak Bisa Dipimpin dengan Banyak Pusat Kendali
Rizkan menegaskan, sejarah dunia membuktikan bahwa negara akan rapuh ketika institusi penegak hukum ditarik ke banyak kepentingan, baik politik, kelompok, maupun elite tertentu.
“Polri harus berdiri di tengah, bukan di bawah tekanan fraksi, bukan di bawah pesanan kekuasaan lokal, dan bukan menjadi alat kepentingan sesaat. Satu-satunya jalan logis adalah Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tegas Rizkan.
Dalam logika ketatanegaraan modern, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, legitimasi tertinggi berasal dari kehendak publik, bukan dari struktur antara yang rawan ditarik kepentingan.
Akal Sehat dalam Menjaga Netralitas Polri
Rizkan menilai, justru dengan berada di bawah Presiden, Polri memiliki jarak aman dari konflik politik harian. Presiden bukan pemain politik daerah, bukan aktor pilkada, dan bukan peserta kontestasi lokal.
“Kalau Polri dilepas dari Presiden atau ditempatkan di bawah banyak kekuasaan, yang terjadi adalah fragmentasi komando. Itu berbahaya. Negara bisa lumpuh hanya karena ego kekuasaan,” ujarnya.
Dalam pandangan Rizkan, netralitas bukan berarti tanpa komando, tetapi netral justru lahir dari satu garis kendali yang jelas dan sah secara konstitusi.
Polri Adalah Pilar Negara, Bukan Alat Kekuasaan
Sebagai pimpinan organisasi wartawan, Rizkan menolak keras narasi yang menyudutkan Polri secara membabi buta. Kritik boleh, bahkan wajib. Namun, delegitimasi institusi negara adalah pintu menuju kekacauan.
“Polri bukan milik rezim. Polri adalah milik negara dan rakyat. Dan Presiden adalah simbol tertinggi negara itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam konteks keamanan nasional, Polri berperan menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan memastikan ruang demokrasi tetap hidup. Tanpa stabilitas, hak rakyat untuk hidup aman, bekerja, dan bersuara justru terancam.
Dukungan Kritis, Bukan Dukungan Membabi Buta
Rizkan menegaskan, dukungan AWNI Sumatra Raya bukanlah dukungan kosong. Polri tetap harus diawasi, dikritik, dan dikoreksi jika menyimpang. Namun pengawasan harus dilakukan dengan akal sehat, data, dan tanggung jawab moral.
“Negara kuat bukan karena Polrinya dilemahkan, tapi karena Polrinya kuat dan diawasi. Dua hal ini harus berjalan bersamaan,” kata Rizkan.
Negara Waras Butuh Institusi yang Tegak
Di tengah tantangan global, tekanan ekonomi, konflik kepentingan, dan derasnya disinformasi, Indonesia tidak boleh bereksperimen dengan stabilitas. Menempatkan Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah pilihan paling rasional, konstitusional, dan waras.
“Negara ini terlalu besar untuk dikelola dengan ego. Kita butuh ketegasan, kejelasan komando, dan tanggung jawab langsung kepada rakyat,” pungkas Rizkan Al Mubarrok.