TrendingPost.pro —
Wacana pemerintahan daerah yang bersih dan transparan kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap integritas pejabat, pesan moral tentang sumpah jabatan dan akuntabilitas kekuasaan menjadi semakin relevan.
Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatra Raya, Rizkan Al Mubarrok, menilai bahwa pemerintahan bersih bukanlah pilihan politik, melainkan keharusan konstitusional dalam negara demokrasi.
“Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” kata Rizkan.
Menurutnya, transparansi adalah pilar utama legitimasi kekuasaan. Tanpa keterbukaan, otonomi daerah justru berisiko melahirkan penyimpangan baru yang menjauhkan pemerintah dari rakyat.
Rizkan menegaskan bahwa pemimpin daerah harus berani membuka ruang pengawasan, baik oleh aparat, media, maupun masyarakat sipil. Kekuasaan yang takut diawasi adalah kekuasaan yang sedang menyembunyikan sesuatu.
Ia juga menekankan bahwa media memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan demokrasi, bukan musuh pemerintah, melainkan mitra kritis demi kepentingan publik.
Sejarah tidak mencatat seberapa lama seseorang menjabat, tetapi seberapa jujur ia menjalankan amanah. Pemerintahan daerah yang bersih dan transparan adalah warisan terbaik bagi masa depan bangsa.