Jakarta, 16 Maret 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg bertajuk “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun dan tetap memegang kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan.
“Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” tegas Prabowo, menekankan kemandirian Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Menurutnya, negara ini berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada kekuatan negara lain. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan nasional menjadi prioritas utama untuk menjaga kedaulatan.
Prabowo menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan negara tetangga tetap dijaga dengan baik, dan postur militer yang dimiliki bersifat defensif, bukan ofensif. Prinsip ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah panjang Indonesia yang mengusung politik luar negeri bebas aktif: tidak memihak blok kekuatan mana pun, tetapi aktif menciptakan perdamaian dunia.
Terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Amerika Serikat, Presiden menegaskan tujuan utama adalah mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Namun, rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda sementara karena eskalasi konflik di Timur Tengah. Semua pembahasan terkait BoP kini dihentikan sementara (on hold) untuk menunggu situasi yang lebih kondusif.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik AS-Iran, yang selama ini memicu ketidakpastian global. “Saran saya selalu mencari opsi damai,” ujarnya. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung diplomasi, kemandirian, dan perdamaian dunia.
Langkah ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersikap netral, tetapi juga aktif mengambil peran konstruktif untuk meredam konflik internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.