TRENDING POST — Penguatan layanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah dalam memperkuat sistem imigrasi di kawasan strategis seperti Sulawesi Utara.
Hal tersebut disampaikan Dewi saat kunjungan kerja reses di Manado, Rabu (22/4/2026), mengingat posisi wilayah tersebut yang berbatasan langsung dengan Filipina dan menjadi jalur penting mobilitas internasional.
Keterbatasan Sarana Jadi Kendala
Meski layanan keimigrasian telah menjangkau pulau terluar seperti Pulau Miangas dan Pulau Marore, Dewi mengungkapkan bahwa petugas masih menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.
Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya kapal patroli yang memadai. Bahkan, untuk mencapai pos imigrasi di wilayah tertentu, petugas harus menempuh perjalanan hingga tiga hari dengan fasilitas yang terbatas.
Desak Dukungan Pemerintah Pusat
Dewi Asmara mendorong pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret, terutama dalam penyediaan sarana operasional dan peningkatan kesejahteraan petugas.
Menurutnya, dukungan berupa insentif khusus bagi petugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat penting untuk menjaga kualitas layanan.
“Penguatan ini krusial, bukan hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Perbatasan sebagai Garda Terdepan Negara
Ia menekankan bahwa wilayah perbatasan bukan sekadar titik administratif, melainkan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia.
Tanpa dukungan sarana yang memadai, pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang berpotensi melemah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada aspek keamanan nasional.
Sorotan DPR ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat, tetapi juga harus menjangkau wilayah perbatasan sebagai wajah terdepan Indonesia di mata dunia.