JAKARTA — Dinamika politik nasional, pasca pergantian kepemimpinan memasuki fase yang tidak mudah. Di satu sisi, elite politik masih disibukkan oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan strategis jangka pendek. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan nyata dalam kesejahteraan. Situasi inilah yang dinilai menjadi ujian berat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Perwakilan AWNI SUMATERA, Rizkan Al Mubarrok, menilai persoalan utama yang dihadapi pemerintah saat ini bukan sekadar ekonomi atau kebijakan, melainkan krisis kepercayaan publik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Menurutnya, banyak rakyat masih menyimpan keraguan terhadap arah pemerintahan karena pengalaman masa lalu yang dipenuhi janji politik tanpa realisasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
“Presiden Prabowo sedang menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya memimpin negara, tetapi memulihkan kepercayaan rakyat yang sudah lama tergerus oleh praktik politik kekuasaan,” ujarnya.
Politik Kekuasaan vs Harapan Rakyat
Rizkan melihat adanya jurang antara realitas politik elite dengan kebutuhan riil masyarakat. Perebutan pengaruh, posisi, dan kepentingan kelompok dinilai sering kali tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang mendambakan stabilitas ekonomi, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta keadilan sosial.
Dalam perspektifnya, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi oleh kemampuan menghadirkan perubahan konkret dalam kehidupan rakyat sehari-hari.
“Rakyat tidak menilai dari pidato atau simbol politik. Mereka menilai dari isi dapur, biaya sekolah anak, dan peluang kerja. Kalau itu membaik, kepercayaan akan datang dengan sendirinya,” katanya.
Kepemimpinan sebagai Momentum Sejarah
Rizkan juga menekankan bahwa setiap pemerintahan memiliki momentum sejarahnya sendiri. Bagi Presiden Prabowo, momentum tersebut adalah membuktikan bahwa kekuasaan dapat digunakan sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sekadar alat konsolidasi politik.
Ia menilai tantangan terbesar bukan berasal dari oposisi politik, melainkan ekspektasi rakyat yang sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“Kalau pemerintah mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, maka skeptisisme akan berubah menjadi dukungan. Tapi kalau tidak, ketidakpercayaan bisa menjadi krisis legitimasi,” tegasnya.
Kepercayaan sebagai Fondasi Negara
Dalam pandangan Rizkan, kepercayaan publik adalah fondasi utama stabilitas negara. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit diterima masyarakat. Sebaliknya, dengan kepercayaan yang kuat, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan program strategis.
Ia berharap pemerintahan saat ini mampu membuktikan bahwa politik tidak harus identik dengan perebutan kekuasaan semata, tetapi dapat menjadi jalan menghadirkan kesejahteraan menyeluruh bagi rakyat Indonesia.
“Pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling kuat dalam politik, tetapi siapa yang paling banyak menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.