JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh kapal yang dibutuhkan PT Pertamina dibangun di galangan kapal dalam negeri. Kebijakan strategis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus menggerakkan ekonomi sektor maritim Indonesia.
Arahan Presiden itu disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sekaligus Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Ada petunjuk agar semua kapal yang diperlukan untuk Pertamina itu harus dibangun di dalam negeri. Itu petunjuk, itu perintah,” kata Hashim menegaskan.
Pengadaan 80 Kapal Baru
Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pengadaan sekitar 80 kapal baru guna menggantikan armada Pertamina yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Modernisasi armada dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi nasional sekaligus menjamin aspek keselamatan operasional.
Dengan pembangunan di galangan domestik, pemerintah berharap terjadi transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri perkapalan nasional, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Momentum Kebangkitan Industri Maritim
Langkah Presiden dinilai sebagai momentum kebangkitan industri galangan kapal nasional yang selama ini menghadapi persaingan ketat dengan produsen luar negeri. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi kemandirian ekonomi dan hilirisasi industri strategis yang terus didorong pemerintah.
Pengamat ekonomi menilai keputusan tersebut berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor baja, manufaktur komponen, logistik, hingga industri pendukung lainnya.
Strategi Ketahanan Energi Nasional
Selain aspek ekonomi, pembangunan kapal di dalam negeri juga berkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Armada tanker yang modern dan terkendali di dalam negeri dinilai akan memperkuat sistem distribusi energi Indonesia, terutama untuk wilayah kepulauan yang luas.
Kebijakan ini memperlihatkan arah pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kedaulatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas nasional di sektor strategis.
Jika terealisasi penuh, proyek pengadaan kapal Pertamina tersebut berpotensi menjadi salah satu program industri maritim terbesar dalam sejarah Indonesia modern.